free your mind

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati ka¬get bukan kepalang. Tak jelas dari mana juntrungannya, tiba-tiba pemerintah dikaitkan dengan keruwetan yang terjadi di Indonesische Overzeese Bank NV alias Bank Indover. ”Keterlibatan” pemerintah itu muncul dalam letter of comfort yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 25 Februari 2008. Kabar buruk itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam rapat kerja bareng Menteri Ke¬uangan dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu. Inilah kalimat yang membuat Ibu Menteri geregetan: ”The Letter of Support is and shall remain ¬valid and binding against Bank Indonesia and/or the government of Indonesia.” Celakanya, ”surat kenyamanan” itu ternyata dimasukkan manajemen Indover ke klausul perjanjian untuk mendapatkan kredit sindikasi US$ 117,5 juta dari sembilan bank dan US$ 80 juta dari lima bank. ”Saya pun baru mengetahui hal itu,” kata Boediono. Boediono menegaskan, Bank Indonesia akan mengambil langkah hukum dan administratif menyangkut penerbitan, persetujuan, dan penggunaan surat tersebut. Sri Mulyani juga melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Agung. Dua pekan terakhir, pemerintah, Bank Indonesia, dan Dewan memang dibuat repot oleh Indover. Bank komersial yang 100 persen sahamnya dimiliki Bank Indonesia ini bangkrut terserang krisis finansial global. Mereka gagal bayar atas kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo sebesar US$ 92 juta (US$ 67,5 juta plus 18 juta euro). Pertemuan maraton itu berujung pada penyelamatan. Kamis lalu, Dewan merestui rencana penyelamatan Indover. Indonesia memang tak punya banyak waktu. Utang jangka pendek yang jatuh tempo harus ditutup. Jauh lebih penting dari itu, bank sentral tidak boleh memiliki saham di bank komersial. Tenggat bagi Bank Indonesia untuk melepaskan kepemilikannya di Indover adalah Januari 2009. Batas ini diberikan bank sentral Belanda setelah pengadilan Belanda membekukan Indover pada 7 Oktober. Krisis Indover serupa dengan lembaga keuangan lain: likuiditas yang se¬ret akibat krisis keuangan global. Apalagi neraca bank ini sangat tidak sehat. Separuh asetnya berupa surat berharga, 30 persen penempatan antarbank, dan 15 persen kredit korporasi. Sedangkan sumber dana sangat bergantung pada pasar uang dan penempatan dana dari bank induk—sampai saat ini tercatat 99 juta euro atau US$ 128 juta. Struktur keuangan itu, menurut Bank Indonesia, menyebabkan Indover sangat rentan terhadap gejolak pasar uang dan sentimen global. Makanya, bank sentral Belanda bolak-balik minta suntikan modal karena keuangan Indover kerap kedodoran. Tapi permintaan tak bisa dipenuhi karena terbentur aturan. Undang-undang Bank Indonesia tak memungkinkan pemberian kredit kecuali dalam bentuk fasilitas pendanaan jangka pendek. Injeksi dana dalam bentuk penyertaan bisa dilakukan, tapi harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan kali ini saja Indover kolaps. Saat krisis moneter 1997, Indover juga hampir gulung tikar karena kredit macet. Saat itu, sebagian besar kredit disalurkan kepada perusahaan-per-usahaan di Indonesia. Bank sentral Belanda memberikan opsi penambahan modal atawa rekapitalisasi. Jika tidak, Indover akan dilikuidasi. Bank Indonesia dengan persetujuan bank sentral Belanda lantas menambah modal dalam bentuk pledge depo¬sit. Dengan skema ini, deposito Bank Indonesia yang ditempatkan di Indover di-pledge atau dijaminkan atas kredit seret (non-performing loan). Dengan demikian, Indover tak perlu lagi memisahkan kredit seret yang mengakibatkan rapornya merah. Indover tak perlu khawatir karena rapor merahnya tidak bakal kentara. Auditor memang menyatakan bank itu mendapatkan penilaian wajar tanpa syarat. Kuncinya, menurut sumber Tempo, adalah letter of comfort. Surat ”sakti” itu dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pernyataan dukungan pemegang saham atas kegiatan Indover. Surat itu khusus ditujukan kepada auditor untuk kepentingan opini audit. Bank Indonesia terakhir menerbitkan surat itu pada 5 Februari 2008. Sebelumnya, surat serupa diterbitkan pada 25 Februari 2004. Jadi, walaupun bukunya busuk, Indover tetap dianggap oke karena ada Bank Indonesia. ”Maka hasil auditnya bagus,” kata dia. Kepentingannya, agar investor mau masuk. Tapi, belakangan, Indover memanfaatkan letter of comfort untuk mendapatkan kredit sindikasi sebesar US$ 197,5 juta. Soal kinerja Indover yang buruk, sudah lama Badan Pemeriksa Keuangan mengendusnya. Hasil audit semester kedua 2006 menunjukkan kinerja Indover merosot sejak 2002 hingga 2006. Pada 2002, Indover memang berhasil meraup untung 11,94 juta euro, tapi kemudian turun menjadi 1,53 juta euro pada 2003. Itu pun diperoleh bukan dari kegiata inti bank, tapi dari penjualan aset anak perusahaan. Mulai 2004, Indover merugi 2,74 juta euro. Kerugiannya membesar menjadi 3,8 juta euro pada 2005. Tahun berikutnya juga rugi. Dari sisi sumber dana, Indover masih sangat bergantung pada Bank Indonesia. Rating bank ini pun rendah, cuma B+. Ini berdampak pada kepercayaan investor. Alhasil, Indover harus membayar tingkat bunga yang tinggi atas dana yang diperolehnya dari pihak lain. Toh, penyelamatan terhadap Indover telah diputuskan. Menurut Bank Indonesia, penghentian sementara kegiatan Indover karena default mulai mengganggu kelancaran transaksi keuangan dengan pihak luar negeri. Sebagian kewajiban Indover adalah dari pinjaman antarbank dari perbankan nasional. Dengan begitu, ada potensi masalah ini meluas ke perbankan nasional. Ringkasnya, kebangkrutan Indover menumbuhkan persepsi negatif pelaku pasar atas kredibilitas Bank Indonesia sebagai pemegang saham sekaligus otoritas moneter dan pengawas perbankan. Rating lembaga keuangan Indonesia dan sovereign rating Indonesia juga berpotensi turun. Buntutnya, premi credit default swap atau asuransi gagal bayar kredit atas semua pinjam¬an luar negeri Indonesia kian mahal. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, Dradjad Wibowo, mengatakan penyelamatan Indover diputuskan setelah Dewan, pemerintah, dan Bank Indonesia sepakat menjaga ma-kroekonomi. Soal bentuk penangan¬annya akan dibicarakan nanti. Sejumlah ekonom mendukung langkah penyelamatan tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom Danareksa Research Institute, khawatir, bila Indover kolaps, dunia akan memandang bank sentral tidak beres. Maka¬nya, kata ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan, dalam konteks ini Indover jangan dilihat sebagai entitas sendiri, melainkan dalam kaitannya dengan Republik Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya telah mengusulkan tiga opsi penanganan, yang membutuhkan 546 juta euro (sekitar Rp 7 triliun) sebagai penambah¬an atau penyertaan modal. Langkah ini dianggap paling kredibel dari sudut pandang pasar untuk memperbaiki persepsi sovereign default yang telah menimpa Indonesia. Itu akan membuat Indover menjadi entitas yang bisa di¬kendalikan secara baik. ”Ini yang ingin kami lakukan,” kata Boediono. Tapi, kata Dradjad, Dewan meminta opsi lain di luar itu. Sebab, menurut dia, penambahan modal berisiko tinggi. Melihat neraca Indover, jika dilakukan pengucuran dana, pasti akan merugi. ”Uang Bank Indonesia yang dikucurkan nanti tidak bisa 100 persen kembali. Siapa yang nanti akan bertanggung jawab atas kerugian negara itu?” Menurut Yudhi, harus dilihat apakah suntikan dana itu untuk meng¬atasi masalah likuiditas jangka pendek atau panjang. Yang pasti, dalam ¬kondisi sekarang, pemberian pinjaman justru akan memperburuk neraca Indover. Skenario yang paling aman adalah penambahan modal langsung. Masalahnya bukan hanya itu. Sumber Tempo yang lain mengatakan Indover tidak transparan soal berapa dana pihak ketiga yang terlibat, bank mana saja di Indonesia yang terlibat, dan berapa liability yang bermasalah. Bila semuanya gamblang, baru bicara soal efektivitas suntikan Rp 7 triliun itu. ”Itu jumlah yang tak sedikit. Penangan¬annya memang harus cepat, tapi tidak berarti tanpa akuntabilitas,” katanya. Harus dicatat, ia menambahkan, tidak semua bank terkena imbas krisis global. Banyak bank konservatif yang selamat dan hanya merugi sedikit. Retno Sulistyowati, R.R. Ariyani, Agung Sedayu

Toko jasa cuci cetak ekspress jaman sekarang, mempromosikan dapat jadi dalam singkat. Hal ini adalah benar-benar untuk memuaskan para fotografer yang ingin segera dapat melihat hasil bidikannya. Berikut ini, kami akan uraikan secara singkat jalannya proses cetak yang lengkap : Proses memunculkan gambar dari sistem cuci cetak ekspres adalah merupakan suatu proses kimia, yang disebut sistem garam perak. Kertas film disinari — alkali kuat menampakkan gambarnya – asam keras menetapkan gambarnya. Setelah asam dan basa netral maka akan dihasilkan garam, maka harus disiram dengan air untuk membersihkan garamnya, setelah itu lalu dikeringkan, maka jadilah foto. Umumnya dalam proses pencucian dengan air yang normal, paling tidak setengah jam baru dapat mencuci bersih secara keseluruhan. Tetapi, sekarang untuk mengejar cetak ekspress, lalu diganti dengan hanya menggunakan alat rol untuk menekan garamnya agar keluar, sehingga pasti masih ada sisa garam yang tertinggal. Sisa garam ini mengandung racun bila tertelan. Separah apakah racun ini? Ia bisa mengakibatkan bahan stainless jadi berkarat. Jika racun garam ini sebegitu jahatnya, lalu mengapa masih menggunakan sistem cuci cetak yang ekspres? Ini adalah kesalahan pelanggan yang terus menerus minta dapat dicuci cetak dengan segera. Ini juga semacam masalah yang timbul karena keperluan demand dan supply sehingga timbul kondisi kehidupan dengan permasalahan barunya. Jangan sekali-kali mencium foto, walaupun foto orang yang anda sayangi. Harap diingat, setelah memegang foto harus cuci tangan. (Xiao Nianshi/The Epoch Times/mgl)

AKHIR minggu lalu saya diundang untuk menghadiri sebuah diskusi tentang mencari sumber pembiayaan bagi pengembangan infrastruktur dalam keadaan krisis finansial global dewasa ini. Peserta diskusi mewakili sektor perbankan,sektor riil,dan beberapa jurnalis. Diskusi diawali dengan kata pengantar oleh Bambang Susantono,Deputi Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Prasarana, yang intinya pembangunan infrastruktur diperlukan saat ini untuk memacu perekonomian domestik sebagai kompensasi menurunnya potensi ekspor sebagai penggerak ekonomi. Pernyataan tersebut perlu digarisbawahi karena umumnya dalam keadaan krisis justru muncul kecenderungan orang untuk berhemat sebanyak mungkin.Namun,sebagaimana saya ungkapkan dalam tulisan saya pekan lalu,pengalaman resesi di Malaysia dan krisis Asia yang melanda Korea Selatan (Korsel) justru direspons dengan pembangunan prasarana besarbesaran. Krisis yang terjadi di Malaysia pada 1986 direspons antara lain dengan pembangunan jalan tol Utara Selatan (North South Highway) yang menghubungkan Johor Baru dengan Trengganu.SementaraituKorselmembangunjalantol dan pelabuhan udara Incheon. Dengan pembangunan tersebut, kedua negara memperoleh stimulasi yang besar selama krisis dan setelah selesai krisis mereka dapat segera menikmati prasarana yang baru. Saat ini,Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan berbagai prasarana seperti Banjir Kanal Timur, pembangunan jalan tol Kanci– Pejagan, Kebon Jeruk– Penjaringan (W1), tol bandara. Banyak kecenderungan pembangunan prasarana akan mengalami gangguan dengan adanya krisis. Namun, sebagaimana dikemukakan Deputi Menko tersebut di atas,pembangunan seperti itu harus terus dilakukan. Yang harus dipermasalahkan adalah bagaimana pembiayaannya? Dalam keadaan normal, pembiayaan prasarana semacam ini menjadi bidang garap dunia perbankan Indonesia. Sesudah pembangunan jalan selesai, pembiayaan bisa dilanjutkan dengan pengeluaran obligasi yang dipakai untuk melunasi pinjaman dari bank sehingga kemudian pinjaman bank bisa dipergunakan untuk pembiayaan ruas yang baru dan seterusnya. Dalam kaitan di Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah pembebasan tanah.Oleh karena itu,patut disyukuri bahwa pembebasan tanah di jalan tol Kanci–Pejagan, diikuti Pejagan– Pemalang berjalan lebih cepat. Bahkan untuk ruas Kanci–Pejagan, konstruksinya sudah dimulai. Dalam keadaan likuiditas yang ketat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mencari sumber pembiayaan menjadi lebih sulit. Namun, untuk pembiayaan proyek yang sedang berjalan, umumnya bankbank pemberi kredit akan tetap menghormati komitmennya. Kalaupun ada permasalahan, hal itu tentu bisa dibicarakan. Namun dalam kaitan semacam ini, peran pemerintah memang sangat diharapkan memberikan confidence yang baru kepada pihak perbankan yang mengeluarkan pembiayaan. Bagaimanapun pembangunan prasarana semacam itu tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sebagai sarana untuk publik yang awalnya menjadi domain pemerintah. Pembangunan prasarana semacam ini memang memerlukan public–private partnership. Dalam keadaan normal, private memperoleh garis tebal. Namun, dalam keadaan krisis, public (dalam hal ini pemerintah) harus memainkan peran yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu,pemerintah diharapkan memainkan peran yang lebih besar, termasuk dalam bantuan pembiayaannya.Tetapi pertanyaannya, dari mana sumber pembiayaan tersebut? Pengembangan Carbon Tax Di Amerika Serikat (AS), penjualan bensin dikenai pajak oleh pemerintah. Sebagian pajak tersebut dipergunakan untuk membantu pembangunan jalan raya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bantuan Pengembangan Jalan Raya yang mulai diundangkan tahun 1956. Di antaranya dengan sumber keuangan tersebut AS bisa mengembangkan jalan bebas hambatan antarnegara bagian yang sangat masif. Eropa lebih agresif lagi dalam pengenaan pajak karbonnya. Pada suatu ketika, saya menandai bahwa harga bensin di Eropa tiga kali lebih mahal dibandingkan dengan di AS. Sementara itu harga bensin di AS dua kali lipat lebih mahal dari di Indonesia. Perbedaan ini sepenuhnya disebabkan oleh pajak karbon yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Selain untuk pembiayaan pembangunan jalan raya,pajak karbon tersebut,sesuai namanya, dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi karbon (BBM) dan uang yang diperolehnya juga untuk pengembangan kebijakan yang mendukung lingkungan. Sebagai akibatnya, mobil yang sangat laris di Eropa adalah yang hemat BBM, terutama yang kapasitas silindernya kecil. Pajak karbon tersebut bisa juga diterapkan di Indonesia. Pada waktu saya sampaikan hal itu, ada wartawan yang bertanya, apakah ini berarti harus menaikkan harga BBM lagi? Jawabannya adalah tidak. Ini bisa terjadi jika harga minyak dunia berada pada level di bawah harga penetapan BBM yang terakhir, yaitu harga bensin sebesar Rp6.000 per liter. Jika benar bahwa harga penetapan tersebut didasarkan pada harga minyak dunia sebesar USD76 per barel, sedangkan nilai tukar berada di sekitar Rp9.100,saat ini yang perlu dihitung adalah dampak nilai tukarnya. Sementara itu,harga minyak dunia sudah berada di bawah harga patokannya. Jika dari harga minyak dunia serta nilai tukar yang ada saat ini menghasilkan harga bensin, misalnya Rp5.000, selisih harga tersebut dengan harga resmi sebesar Rp1.000 bisa diperhitungkan sebagai carbon tax.Ini berarti harga BBM saat ini sebesar Rp6.000 tidak perlu diturunkan terlebih dahulu. Baru jika harga perhitungan menurun lebih lanjut, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mengubahnya. Bahkan sempat ada yang mengusulkan untuk melakukan pengambangan harga sesuai dengan harga pasar sebagaimana dilakukan Pemerintah Megawati pada 2002, yaitu didasarkan atas harga MOPS (Mid Oil Platt Singapore) ditambah variabel tertentu. Dewasa ini subsidi diberikan untuk sejumlah 40 juta kiloliter. Ini berarti sejumlah 40 miliar liter. Dengan pajak karbon sebesar Rp1.000 per liter, misalnya, dapat diperoleh penerimaan sebesar Rp40 triliun setahunnya. Jumlah ini hampir sama dengan seluruh anggaran modal untuk pembangunan yang berjumlah Rp61 triliun. Krisis kadang-kadang memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir out of the box.Rasanya inilah saatnya melakukan hal itu.(*) CYRILLUS HARINOWO Rektor ABFII Perbanas

Bank-bank dan lembaga keuangan besar berjatuhan. Rata-rata karena kesulitan Likuiditas. Kemana hilangnya uang kertas? Oleh: Muhaimin Iqbal Ini adalah pertanyaan awam yang muncul hampir di seluruh dunia sekarang menyangkut banyaknya bank-bank dan lembaga keuangan besar yang berjatuhan. Bank-bank dan lembaga keuangan tersebut berjatuhan rata-rata adalah karena kesulitan Likuiditas. Mengapa kesulitan Likuiditas ini berlaku serentak ? bukankah namanya Likuiditas seharusnya menyerupi sifat air (liquid = cairan ) yaitu kalau tidak ada di suatu tempat (bank) mestinya mengalir ketempat (bank) lain ?, kenapa krisis Likuiditas selalu serentak/bersamaan...?. Logika awamnya memang demikian, tetapi bukan logika awam ini yang berlaku di dunia perbankan dan keuangan global. Mayoritas Likuiditas dunia perbankan adalah bukan dari uang seperti yang kita kenal uang kertas dan uang logam , tetapi dari uang bank yang dihasilkan melalui suatu proses penciptaan uang (money creation) nan canggih dalam sebuah system perbankan yang disebut Fractional Reserve Banking. Berikut illustrasinya : Asumsikan Anda punya uang Rp 1 Milyar dan Anda taruh di Bank A, maka sebagai contoh di Indonesia Bank A hanya wajib mencadangkan 5%-nya atau Rp 50 juta. Selebihnya Rp 950 juta oleh Bank A dapat dipinjamkan ke Bank B. Karena bank B juga hanya wajib mencadangkan 5%-nya atau Rp 47.5 juta, maka dari uang pinjaman tersebut bank B dapat meminjamkan lagi ke Bank C sebesar 95%nya tau Rp 902.5 juta. Bank C kemudian meminjamkannya lagi ke Bank D, D ke E dst-dst. Secara teoritis uang yang tadinya hanya Rp 1 Milyar melalui Fractional Reserve Banking dengan minimum reserve 5 % berpotensi menghasilkan Likuiditas berupa uang bank yang besarnya 20 kali lipat atau Rp 20 Milyar. Dampak sebaliknya juga terjadi, bila Rp 1 Milyar uang Anda tersebut Anda tarik dari Bank A – maka seluruh system perbankan berpotensi kehilangan Likuiditas bukan hanya Rp 1 Milyar melainkan Rp 20 Milyar uang bank yang tercipta melalui system perbankan yang ‘brilliant’ yang disebut Fractional Reserve Banking tersebut !. Bayangkan kalau banyak orang yang mempunyai uang seperti Anda menarik uangnya rame-rame dari perbankan, pastilah bank yang sekuat apapun akan collapse. Jadi yang terjadi dalam krisis Likuiditas global sekarang bukan karena Likuiditas mengalir dari satu tempat ke tempat lain – seperti mengalirnya air, melainkan Likuiditas yang tadinya memang tidak ada atau hanya ‘semu’ kembali menjadi tidak ada. Selama system perbankan mengadopsi system Fractional Reserve Banking maka kebangkrutan satu bank akan selalu menyeret seluruh industri perbankan. Atas alasan ini negara-negara di dunia selalu mati-matian menyelamatkan Bank yang lagi bermasalah, karena kalau tidak diselamatkan dampak yang lebih buruk akan terjadi.

*#92702689# - takes you to a secret menu where you may find some of the information below: 1. Displays Serial Number. 2. Displays the Month and Year of Manufacture 3. Displays (if there) the date where the phone was purchased (MMYY) 4. Displays the date of the last repair - if found (0000) 5. Shows life timer of phone (time passes since last start) *#3370# - Enhanced Full Rate Codec (EFR) activation. Increase signal strength, better signal reception. It also help if u want to use GPRS and the service is not responding or too slow. Phone battery will drain faster though. *#3370* - (EFR) deactivation. Phone will automatically restart. Increase battery life by 30% because phone receives less signal from network. *#4720# - Half Rate Codec activation. *#4720* - Half Rate Codec deactivation. The phone will automatically restart *#7370925538# - If you forgot wallet code for Nokia S60 phone, use this code reset Note, your data in the wallet will be erased. Phone will ask you the lock code. Default lock code is: 12345 *#3925538# to delete the contents and code of wallet. *#7328748263373738# resets security code. Default security code is 12345

Oleh Dahlan Iskan Tepat sekali langkah pemerintah Indonesia menghentikan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin. Terlambat sedikit, kita bisa lebih kacau. Inilah saatnya kita mendahulukan nasib bangsa sendiri. Kita tahu, perusahaan asing lagi perlu uang untuk menutup lubang mereka yang dalam di negeri masing-masing. Karena itu, mereka perlu uang cepat. Salah satu caranya adalah menjual apa saja yang dimiliki, termasuk yang di Indonesia. Dan, yang paling cepat bisa dijual adalah saham di bursa. Saking banyaknya pihak yang mau menjual saham itulah yang mengakibatkan harga saham jatuh 10 persen kemarin. Mereka berani menjual murah, menjual rugi, asal bisa segera mendapat uang cash. Sebenarnya sekaranglah saatnya membeli kembali saham Indosat, Telkomsel, atau apa pun, tapi kita belum cukup kaya untuk melakukan itu. Penutupan sementara bursa itu juga penting untuk mengamankan perusahaan-perusahaan nasional kita. Yakni, perusahaan yang terlibat utang besar di luar negeri yang jaminannya berupa saham. Misalnya, Bumi Resources dan enam perusahaan milik Bakrie Group lainnya. Termasuk kebun sawitnya yang besar. Kalau harga sahamnya terus merosot, nilai jaminan utangnya langsung tidak cukup. Dalam keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi hostile take over! Sangat bisa terjadi, tiba-tiba saja tambang batu baranya yang begitu besar disita dan menjadi milik asing. Demikian juga perkebunan sawitnya. Karena itu, bursa tidak perlu cepat-cepat dibuka kembali. Apalagi, kalau itu hanya karena tekanan asing. Harus dihitung benar untung ruginya bagi kepentingan nasional. Memang Bumi Resources adalah milik Bakrie, tapi batu baranya dari bumi Indonesia (Kaltim). Kita juga berkepentingan mengusahakan Bakrie agar tetap jaya -antara lain agar bisa menuntaskan kasus Lapindo di Sidoarjo. Apalagi, Bakrie pernah jadi contoh perusahaan yang hancur oleh banyaknya utang saat krisis moneter 1997 yang tiba-tiba mampu bangkit menjadi orang terkaya di Indonesia. Jangan sampai kini menjadi korban hostile take over asing akibat tidak mampu membayar utang! Nilai saham Bakrie kini memang tinggal 20 persennya. Sangat mudah bagi asing untuk mengambil secara hostile! Kini negara yang paling mempertuhankan pasar bebas pun hanya berpikir menyelamatkan negara masing-masing. Apalagi, negara yang masih miskin seperti kita. Saya cukup bangga atas ketegasan dan kecepatan pemerintah mengambil langkah ini. Penduduk kita cukup besar untuk bisa menjadi pasar kita sendiri. Kita masih bisa menanam jagung! Sampai kemarin memang baru Rusia dan Indonesia yang mengambil langkah menghentikan perdagangan saham. Islandia (Iceland) sudah lebih dulu membuat keputusan mem-peg mata uangnya ke dolar karena terjun bebas. Kemarin sore WIB, Inggris membuat keputusan yang lebih konsepsional daripada Amerika. Delapan bank raksasa direkapitalisasi Rp 700 triliun dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, harus menjaga kelangsungan fungsi utama bank, termasuk memberi pinjaman kepada pengusaha yang bergerak di sektor riil. Di dalamnya termasuk bank-bank kelas dunia, seperti HSBC, RBS, dan Standard Chartered. Inggris yang dulu pelopor swastanisasi, kini di arah sebaliknya. "Ini jalan keluar yang tujuannya memulihkan kepercayaan, sekaligus memperkukuh sistem perbankan," ujar Perdana Menteri Gordon Brown. Menurut Brown, dalam mengatasi kesulitan yang begitu serius, jalan keluarnya memang harus komprehensif. Juga harus kreatif dan tidak sekadar dogmatis. Menaikkan suku bunga seperti yang dilakukan Bank Indonesia, menurut saya, termasuk yang hanya dogmatis dan kurang kreatif. Yakni, satu dogma bahwa untuk menahan orang agar tidak ramai-ramai menukarkan uang ke dolar haruslah memberi rangsangan kepada pemegang rupiah. Ya, menaikkan suku bunga tadi. Tapi, dampak yang lain sangat berat. Untung naiknya hanya kecil (25 basis poin). Kita punya batu bara bermiliar ton dan hasil bumi lain. Ini yang harus diamankan lewat kebijaksanaan nasional. Mestinya, masih lebih baik nasib kita yang memiliki hasil bumi tersebut daripada negara yang hanya punya kertas saham atau commercial paper dengan nilai yang hancur saat ini. Kita memang tidak punya cadangan saham di mana-mana. Karena itu, jangan pula yang masih kita punya itu hilang. Saatnya nasionalisme dipertahankan. Sambil lihat-lihat perkembangan dunia. Kalau kita pintar, kita bisa menyalip di tikungan!(*)

Banyak pengamat internasional berpandangan, krisis pangan global dewasa ini adalah malapetaka buatan manusia. Krisis terjadi karena sektor pertanian di negara-negara berkembang dihancurkan lewat rezim perdagangan global demi kepentingan segelintir pemain besar dari negara maju. Tujuannya, untuk menciptakan ketergantungan pada impor pangan dari negara maju. Bank Dunia dalam laporan World Development Report berjudul Agriculture for Development mengungkapkan, sektor pertanian dan pedesaan menderita karena selama 20 tahun terakhir terabaikan dan nyaris tak ada dana mengalir untuk inovasi budidaya dan teknologi (underinvestment). Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian (termasuk untuk subsidi serta riset dan pengembangan) terus menyusut. Akibatnya, produksi terus stagnan. Di negara-negara sub-Sahara Afrika, yang pertumbuhan ekonominya nyaris sepenuhnya mengandalkan pada sektor pertanian, rata-rata alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian hanya 4 persen dari total anggaran belanja pemerintah. Itu pun, sektor pertanian masih dipajaki tinggi. Pada saat bersamaan, alokasi bantuan luar negeri untuk pertanian juga terus menyusut, hanya 4 persen dari total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) pada tahun 2004. Padahal, 75 persen penduduk miskin negara berkembang hidup dari sektor ini. Karena itu, menggenjot investasi secara besar-besaran di sektor pertanian menjadi kata kunci untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di negara-negara miskin, sekaligus untuk mencapai target pengurangan angka kelaparan dan kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam target Sasaran Pembangunan Milenium (MDG). Di tengah absennya kepemimpinan global dalam mengatasi krisis pangan sekarang ini, solusi kembali ke pertanian mungkin adalah solusi yang paling riil untuk dilakukan. Ironisnya, ini disampaikan oleh lembaga yang selama ini dituding ikut menyemai krisis pangan global yang kita hadapi sekarang ini. Apa yang terjadi di Afrika dan sejumlah negara Asia pada kurun 1970-an hingga 1990-an menjadi bukti bahwa lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang selama ini dituding lebih banyak mewakili kepentingan negara-negara maju, telah menjadi bagian kekuatan globalisasi yang justru menghancurkan sistem ketahanan pangan negara-negara berkembang. Ketika itu, atas nama Program Penyesuaian Struktural (SAP), IMF dan juga Bank Dunia memaksa negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) memangkas drastis anggaran pemerintah untuk berbagai sektor, khususnya untuk program pertanian, sebagai prasyarat untuk bisa terus mendapatkan kucuran utang dari lembaga tersebut. Termasuk di sini, dengan menghapuskan atau memangkas berbagai program subsidi bagi petani dan memaksakan pemrioritasan budidaya tanaman komersial yang bisa diekspor agar bisa mendatangkan devisa (yang kemudian dipakai untuk membayar kembali cicilan dan pokok utang pada kreditor, termasuk Bank Dunia). Haiti adalah contoh nyata. Di negara ini beras sudah merupakan tanaman pangan tradisional sejak berabad-abad lalu. Hingga 20 tahun lalu, petani negara ini masih mampu memproduksi sekitar 170.000 ton beras per tahun, cukup untuk menutup 95 persen konsumsi domestik. Kendati tak mendapat subsidi dari pemerintah, akses mereka ke pasar domestik terproteksi oleh adanya tarif impor yang menghambat masuknya beras impor. Kondisi berubah tahun 1995 ketika kesulitan ekonomi memaksa pemerintah masuk dalam perangkap IMF. Untuk mendapatkan kucuran utang dari IMF, IMF mensyaratkan Haiti memangkas tarif impor beras dari 35 persen menjadi 3 persen. Hasilnya bisa diterka, beras dari Amerika Serikat segera membanjiri pasar lokal pada harga separuh dari tingkat harga beras produksi lokal. Ribuan petani setempat jadi kehilangan lahan dan mata pencarian karena tak bisa bersaing dengan beras AS. Dewasa ini, 75 persen beras yang dikonsumsi Haiti adalah beras impor dari AS. Beras AS mampu menggusur beras lokal bukan karena rasanya lebih enak atau karena petani AS mampu memproduksi beras lebih efisien, melainkan karena petani AS disubsidi habis-habisan oleh pemerintahnya. Tahun 2003, subsidi yang dikucurkan Pemerintah AS kepada petaninya mencapai 1,7 miliar dollar AS atau rata-rata 232 dollar AS per hektar padi yang ditanam. Subsidi ini masuk ke kantong segelintir tuan tanah yang menguasai lahan sangat luas atau perusahaan agrobisnis, dan memungkinkan mereka menjual beras pada harga 30-50 persen di bawah biaya produksi riil. Di 30 negara terkaya di dunia, subsidi menyumbang 30 persen pendapatan petani, dengan total nilai subsidi yang disalurkan mencapai 280 miliar dollar AS tahun lalu. Di balik kebijakan ini, ada tujuan lain negara-negara maju, yakni mengurangi kompetisi dan mencegah gejolak pasar, seperti anjloknya harga dunia yang bisa mengganggu kepentingan pemain-pemain besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari pasar (Alex Lantier: The World Food Crisis and The Capitalist Market). Politik imperialisme itu mengakibatkan banyak negara miskin di Afrika dan Asia tak lagi swasembada pangan dan menjadi rentan terhadap gejolak harga pangan dunia. Paksakan GMO Modus lainnya yang dipakai adalah melalui kedok "bantuan pangan". Politik bantuan pangan yang diterapkan AS selama ini, misalnya, ternyata lebih dimaksudkan untuk melayani kepentingan raksasa agrobisnis dan juga perusahaan-perusahaan perkapalan AS, yakni dalam rangka memperluas pasar mereka. Berbeda dengan negara-negara lain, bantuan pangan AS mensyaratkan bantuan yang diberikan diproduksi, diproses, dan dikapalkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan AS. Tentu saja ini sangat mahal, membebani negara penerima dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan AS sendiri. Demi kepentingan bisnis segelintir konglomerat bioteknologi, benih hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) juga dipaksakan ke petani negara-negara berkembang dalam konteks "program bantuan pangan". Dalam kasus di Etiopia, benih GMO disalurkan sebagai bantuan bagi petani miskin yang mengalami kekeringan parah. Setelah ditanam dan panen, baru petani menyadari bahwa benih hasil panenannya ternyata tidak boleh ditanam lagi, tanpa membayar royalti kepada produsen benih. Bukan itu saja, benih tersebut ternyata juga hanya bisa tumbuh jika memakai pupuk, insektisida, dan herbisida yang juga diproduksi oleh produsen yang sama. Di sini, perekonomian petani dijebak masuk dalam perangkap ketergantungan di tangan konglomerat agrobisnis negara maju, seperti Monsanto, Syngenta, Aventis, DuPont, Dow Chemical, Cargill, dan ADM. Siklus pertanian tradisional yang memungkinkan petani melakukan reproduksi benih di tingkat petani sendiri—yakni dengan menyisihkan benih organik dari hasil panenannya untuk ditanam pada musim tanam berikutnya— menjadi terputus. Akibatnya, tragedi kelaparan terus berulang. Gagalnya kapitalisme Kalangan pengamat mencatat semakin terglobalisasi dan terkonsentarsinya produksi pangan global sejak 1970-an. Dewasa ini, perdagangan komoditas pangan pokok didominasi hanya oleh segelintir pemain besar. Sekitar 80 persen pasar ekspor gandum dikuasai hanya oleh enam pemain. Hal serupa terjadi pada 85 persen pasar ekspor beras. Untuk jagung, 70 persen pasar ekspor bahkan hanya dikendalikan oleh tiga pemain. Ini membuat nasib negara-negara termiskin yang harus mengimpor pangan untuk bisa bertahan hidup menjadi sepenuhnya ada di tangan segelintir korporasi. Food & Water Watch mencatat, lahan pertanian tanaman pangan di Afrika sejak WTO efektif terbentuk terus menyusut. Sebaliknya, luasan lahan untuk tanaman komersial, seperti kopi, kakao, tebu, kapas, tembakau, dan teh, terus meningkat pesat. Presiden Venezuela menggambarkan krisis pangan dewasa ini sebagai bukti nyata kegagalan model kapitalisme global. Mantan Presiden Kuba Fidel Castro Ruiz bahkan menyebut program biofuel yang diprakarsai AS dan Uni Eropa sebagai genosida. Mantan analis pemerintahan federal AS, Richard Cook, dalam tulisan Crisis in Food Prices Threatens Worldwide Starvation: Is It Genocide sependapat dengan Bank Dunia, kini saatnya kembali ke sawah. Dalam kaitan ini, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan penuh dari pemerintah, mulai dari kredit lunak, jaminan harga, pelayanan yang terjangkau, kebijakan pajak yang mendukung dan hingga yang ekstrem: gerakan nasional untuk mengonsumsi produksi dalam negeri. "Produksi pangan tidak boleh lagi diserahkan ke tangan perusahaan agrobisnis dan kapitalisme finansial internasional," ujarnya. (Sri Hartati Samhadi)

Bursa saham dibuka kembali hari ini JAKARTA--Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia akan kembali dibuka mulai hari ini setelah sempat dihentikan selama dua hari. Pemerintah berjanji akan mengawal perdagangan saham terkait dengan sentimen negatif krisis keuangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapkan lima jurus untuk mengamankan perdagangan saham. Langkah pengamanan itu, kata Sri, akan mulai diberlakukan hari ini. "Kebijakan itu diharapkan bisa memberi sumbangan suasana yang kondusif untuk seluruh sektor keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, maupun pasar uang," ujar Sri Mulyani kemarin. Dalam upaya menjaga pasar saham, dia menekankan soal penegakan hukum. Soalnya, pemerintah menengarai bahwa anjloknya indeks yang memicu penutupan bursa di Indonesia tak hanya dipengaruhi sentimen global. Tapi, "Ada juga faktor-faktor yang tidak wajar," ujar Sri Mulyani. Setidaknya, menurut dia, diduga ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kondisi krisis ekonomi global dengan cara seperti short selling (penjualan jangka pendek) dan mengembuskan rumor adanya gagal bayar emiten Grup Bakrie. "Pelakunya akan kami observasi selama tiga bulan terakhir." Dia menambahkan, pembentukan harga saat indeks terjun bebas dua hari lalu tidak mencerminkan pembentukan harga yang normal. Selasa lalu (7 Oktober), seluruh perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dihentikan pada pukul 11.06 WIB setelah indeks harga saham gabungan anjlok 168 poin atau 10,3 persen ke posisi 1.451,669. Kepala ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai tepat langkah pemerintah menyelamatkan pasar modal. "Sekarang pemerintah sudah lebih siap," katanya. Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah menetapkan dua program untuk mencegah dan memproteksi dampak krisis ekonomi terhadap rakyat. Program itu meliputi, pertama, proteksi rakyat; memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik masih berjalan. Kedua, memastikan sektor riil tetap bergerak. "Ini menjadi prioritas tertinggi," katanya. Lima Jurus Jitu Penghapusan aturan nilai wajar efek ditentukan dari nilai pasar (marked to market) untuk surat utang yang dimiliki perbankan. Diharapkan bisa membantu bank mengurus portofolio surat utangnya. Pelonggaran aturan yang terkait dengan aturan pembelian balik (buy back) saham di bursa. Menambah likuiditas melalui belanja kementerian dan lembaga. Pembelian saham BUMN yang terkoreksi tajam, meski memiliki fundamental baik, melalui Pusat Investasi Pemerintah. Penegakan hukum oleh otoritas pasar modal terhadap para pelaku pasar yang melanggar aturan. Bursa Asia Mulai Pulih Langkah bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve), Eropa, dan Cina memangkas suku bunga, Rabu lalu, kemarin langsung diikuti oleh tiga bank sentral Asia: Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Dampaknya, indeks saham di sejumlah bursa Asia mulai pulih, setelah sehari sebelumnya rontok hebat. Yang Menurunkan Suku Bunga (dalam %) Australia 1,00 Amerika (The Fed) 0,50 Bank sentral Eropa 0,50 Inggris 0,50 Kanada 0,50 Swedia 0,50 Swiss 0,50 Hong Kong 0,50 Cina 0,27 Korea Selatan 0,25 Taiwan 0,25

TIPS CARA MENGISI BENSIN KENDARAAN Seorang teman mengirimkan catatan seperti tertulis di bawah ini: Saya tidak tahu berapa sebenarnya anda membayar saat mengisi bensin tetapi di sini, di Durban, harga bahan bakar juga mahal. Saya telah bekerja di bidang bahan bakar ato bensin selama 31 tahun, sehingga saya bisa memberikan beberapa cara agar uang anda menjadi lebih berharga untuk setiap liter bahan bakar yang anda beli. Di Marian Hill Pipeline tempat saya bekerja di Durban , dalam waktu 24 jam kami memompakan ato menyalurkan kurang lebih 4 juta liter. Satu hari solar, hari berikutnya bahan bakar pesawat jet dan bensin, LRP dan Unleaded. Kami di sini mempunyai tanki penyimpanan sebanyak 34 dengan kapasitas seluruhnya 16.800.000 liter. BELILAH BAHAN BAKAR ATAU ISILAH MOBIL ATAU MOTOR ANDA DENGAN BAHAN BAKAR PADA WAKTU HARI MASIH PAGI KETIKA TEMPERATUR TANAH MASIH DINGIN. Ingat bahwa semua SPBU mempunyai tanki penyimpanan di bawah tanah. Semakin dingin tanahnya maka semakin padat ato kental bahan bakarnya. Jika temperatur mulai panas ato hangat, maka bahan bakarnya akan mengembang. Jadi jika membeli bahan bakar pada siang hari atau petang hari..sebenarnya bahan bakar yang diisikan ke dalam tanki kendaraan anda jelas lebih sedikit dibanding jumlah liter yang anda beli. Dalam business perminyakan, gravity yang spesifik dan temperatur bensin, diesel dan bahan bakar pesawat jet, ethanol dan produk minyak lainnya punya peranan penting. Kenaikan 1 derajat merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam business ini. Tetapi SPBU tidak memberikan ganti rugi ato kompensasi karena temperatur. SALAH SATU YANG PALING PENTING ADALAH ISI BAHAN BAKAR SAAT TANKI KENDARAAN ANDA MASIH SETENGAH PENUH. Alasannya adalah semakin banyak bahan bakar yang ada di tanki kendaraan, maka semakin sedikit udara yang ada di bagian tanki yang kosong. Bensin menguap lebih cepat dari pada yang bisa kita bayangkan. Tanki penyimpanan bensin mempunyai apa yang kita sebut atap yang mengapung yang berfungsi sebagai clearance zero antara bensin dan atmosfer sehingga penguapannya bisa dikurangi. Tidak seperti SPBU, tempat saya bekerja di sini setiap truck yang kami muati ada ganti rugi ato kompensasi karena temperatur, sehingga setiap liter yang dibeli jumlahnya benar-benar sesuai ato tepat. YANG PERLU DIINGAT LAGI, JANGAN ISI BENSIN JIKA ADA TRUK BAHAN BAKAR SEDANG MENGISI TANKI PENYIMPANAN Hampir pasti bensin ato solar akan teraduk saat bahan bakar dipompakan dari truck ke tanki penyimpanan, dan kemungkinannya akan ada kotoran di dasar tanki penyimpanan yang teraduk naik dan terikut masuk ke tanki kendaraan anda. Saya berharap hal ini akan menolong anda untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari rupiah yang anda gunakan untuk membeli bensin. BAGIKAN TIPS INI KEPADA YANG LAIN! MARI KITA SALING BERBAGI INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA, UNTUK KEBAIKAN MANUSIA.

Tulisan ini bukanlah suatu anjuran untuk menjadi GOLPUT pada 2009 nanti.... Saya pribadi tergelitik oleh pernyataan seorang pemimpin partai besar yang menggangap bahwa GOLPUT ers tidak bisa diakui sebagai WNI. Enak juga kalo gitu ya, karena menjadi WNA atau expatriat lebih baik karena mempunyai gaji yang lebih besar dari WNI dan lebih dihargai statusnya karena dia WNA. Bisa juga beliau melihat GOLPUT adalah suatu kesempatan/niche market untuk meningkatkan suara partainya yang mulai lesu menghadapi 2009 karena begitu banyaknya prosentase GOLPUT pada beberapa pilkada gubernur. Well is up to you guys.....im not a good politician, menurut saya para KORUPTOR lah yang pantas dikeluarkan dari NEGERI INI!!!!!!!!!!!!!!!! Wah jangan2 banyak anggota partai beliau yang jadi WNA :-)

KOMPAS/LASTI KURNIA

JAKARTA, RABU- Departemen Keuangan meminta anggaran Rp 5,2 triliun khusus untuk menutupi kebutuhan dana remunerasi atau tunjangan tambahan dalam rangka reformasi birokrasi pada tahun depan. Itu diminta karena jumlah pegawai akan bertambah seiring bertambahnya pembentukan kantor pelayanan utama. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Panusunan Nasution mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (1/7). Sejak reformasi birokrasi dijalankan per Juni 2007, take home pay pegawai Depkeu meningkat karena adanya tambahan remunerasi, yang disebut tunjangan khusus pembinaan keuangan negara. Jadi, pendapatan pegawai Depkeu lebih tinggi daripada pegawai negeri lain. Khusus untuk Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab menghimpun penerimaan negara, baik Ditjen Bea dan Cukai maupun Ditjen Pajak, pemerintah menambah lagi tunjangan khusus.

Dengan demikian, semua pegawai Ditjen Bea dan Cukai serta Pajak memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar. Setelah diberi remunerasi, pendapatan pegawai terendah di Ditjen Bea dan Cukai serta Pajak bisa mencapai Rp 2,091 juta per bulan dan yang tertinggi Rp 49,33 juta per bulan. Sementara itu, pegawai di departemen lain menerima gaji pokok Rp 760.495 hingga Rp 2,38 juta per bulan. Menurut Mulia, total remunerasi yang dialokasikan tahun 2008 hanya Rp 4,7 triliun. Itu disebabkan pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) modern serta kantor pelayanan utama (KPU) bea dan cukai tidak berlangsung maksimal akibat pemangkasan anggaran.

Sudah disepakati DPR

Untuk tahun depan, Depkeu mengajukan anggaran remunerasi secara penuh karena KPP pajak serta KPU bea dan cukai diasumsikan sudah terbentuk seluruhnya. Dengan demikian, anggaran remunerasi yang diminta mencapai Rp 5,2 triliun atau sama dengan usulan Depkeu dalam APBN 2008. "Penetapan anggaran itu sudah disepakati dalam pembicaraan Subkomisi XI DPR. Seluruhnya akan masuk dalam pagu anggaran Setjen Depkeu karena kalau diserahkan ke setiap direktorat di Depkeu kami khawatir akan digunakan untuk keperluan lain," ujar Mulia. Total anggaran operasional pada tahun 2009 yang diusulkan Depkeu sebesar Rp 15 triliun. Anggaran terbesar adalah pagu Setjen, yakni sekitar Rp 6,02 triliun. Sementara itu, kedua terbesar dialokasikan untuk Ditjen Pajak, yakni sekitar Rp 4,5 triliun. Dirjen Pajak Darmin Nasution menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan dan menambah potensi penerimaan negara, pihaknya akan menambah cakupan Kantor Wajib Pajak Besar mulai April 2009. "Saat ini kami hanya menghimpun penerimaan dari wajib pajak badan besar. Nanti, kami akan menambah dua kantor lagi yang khusus menangani pembayaran pajak dari wajib pajak besar orang pribadi (orang kaya)," ujarnya. Adapun jumlah kantor pajak yang sudah menerapkan sistem administrasi modern sebanyak 24 kantor wilayah, 3 KPP wajib pajak besar, 28 KPP madya, 211 KPP pratama, serta 67 kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Seluruh kantor pajak akan modern pada akhir tahun 2009. OIN Sumber : KOMPAS

Oleh James S. Kallman

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) saat ini memang telah menjadi satu kekuatan ekonomi utama dunia. Banyak negara yang mulai mengalami kesulitan untuk melakukan persaingan usaha dengan RRT karena keunggulan komparatif yang dimilikinya. Amerika Serikat mengalami kesulitan yang sama dalam mengemban ekonominya ketika berhadapan dengan barang-barang RRT yang terkenal murah di pasar internasional. Bahkan melambungnya harga minyak dunia telah menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang kian lemah dan memunculkan adidaya ekonomi baru seperti RRT dan India, misalnya. RRT memiliki banyak keunggulan terutama keunggulan sumber daya manusia (SDM) karena mampu menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar dengan upah yang relatif murah. Memang kondisi seperti ini memberikan keuntungan yang tinggi karena hampir semua negara yang mengemban ekonomi padat karya akan melirik negara seperti RRT. Sebenarnya Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dalam hal seperti ini. Tapi kondisi ekonomi dan politik Indonesia dalam satu dasawarsa mulai bergejolak kuat terutama tuntutan buruh yang mulai beragam. Sehingga banyak investor yang mulai mengalihkan investasi mereka ke RRT maupun negara-negara lain yang dinilai memiliki kepastian kuat dalam bidang hukum, tenaga buruh yang lebih murah hingga politik yang lebih stabil. Ke depan memang kita, bangsa ini – memiliki prospek ekonomi yang jauh lebih baik. Ada banyak faktor yang memperkuat hal ini. Terlebih jika pemilu tahun depan berjalan lancar, aman dalam perspektif demokrasi.

Terpilihnya pemimpin baru yang diharapkan mewakili juga kepentingan dunia usaha akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak melihat banyak alasan untuk gagalnya pemilu 2009 karena masyarakat Indonesia sudah mulai teruji kematangannya dalam demokrasi politik dan memiliki daya tahan yang kuat akan perubahan-perubahan sosial. Yang perlu diperhatikan bagi bangsa ini dan juga bagi negara lain adalah terus menguatnya ekonomi RRT. RRT benar-benar telah melakukan penetrasi pasar yang sangat kuat. Kita bisa saksikan itu dengan mudah ketika pergi ke mal-mal atau juga pasar tradisional. Hampir semua barang yang beredar di pasar baik modern atau tradisional juga dipadati oleh barang-barang produksi RRT. Mengapa manufaktur RRT begitu mendominasi pasar? Satu hal yang pasti adalah melemahnya daya beli masyarakat karena naiknya berbagai harga barang . Akibatnya konsumen melirik barang murah meskipun kualitasnya kurang memadai. Di sini barang-barang produk RRT merangsek pasar dengan lebih mudah dan akhirnya diterima konsumen sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pengeluaran yang relatif lebih murah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit masyarakat tidak lagi memandang kualitas barang sebagai dasar konsumsi tetapi seberapa besar daya beli yang mereka miliki untuk memiliki sebuah barang. Dengan demikian konsumen masih memiliki cukup dana untuk keperluan yang lain. Kondisi yang sama juga menerpa kehidupan masyarakat kelas menengah bawah di RRT sendiri. Masalah yang dihadapi RRT saat ini adalah tingkat konsumsi masyarakat yang terus melambung. Pemerintah RRT juga tidak memiliki banyak alternatif ketika harga minyak dunia bergerak liar ke titik yang sangat tinggi di atas USD 130. Pemerintah terpaksa menaikan harga bahan bakar (BBM) sebesar 18 persen. Kenaikan ini memang mengejutkan masyarakat dunia dan dunia usaha. Tetapi ini mengakibatkan banyak hal dalam ekonomi RRT. Yang dicemaskan dunia saat ini adalah bahaya inflasi yang muncul karena tingkat konsumsi yang terus melambung di negara yang memiliki jumlah penduduk satu miliar ini. Dengan kenaikan harga BBM di RRT akan mendorong kenaikan harga-harga produk RRT di seluruh dunia.

Dengan demikian masyakarat konsumen global tidak hanya harus melakukan adaptasi harga dan belanja modal mereka akan produk RRT tetapi juga harus mewaspadai ancaman datangnya inflasi. Perubahan kebijakan ini akan memberikan efek yang besar dan luas bagi dunia karena terjadi akumulasi inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang buatan lokal juga. Penduduk Eropa termasuk juga Amerika Serikat dan banyak negara dunia ketiga lainnya juga terus mengalami pergolakan ekonomi dan sosial karena tuntutan masyarakat akibat meroketnya harga minyak dunia. Indonesia tidak mungkin luput dari pergolakan seperti ini.

Secara rasional kita harus mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak solusi untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia oleh para spekulan global ini. Inflasi memang tengah mengancam dunia. Pemerintah Amerika Serikat juga dibuat cemas oleh menjulangnya inflasi yang berpengaruh kuat pada ketahanan ekonomi negara ini. Dan RRT memiliki peran penting yang membuat ekonomi dunia puyeng. Bagi Indonesia, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah tetap harus bekerja dengan efektif untuk meredam gejolak harga di masyarakat sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat bisa diatasi. Karena ketika inflasi merangkak naik dan pendapatan masyarakat tetap bahkan nilainya menurun akan menjadi bahaya sosial yang serius apalagi menjelang pemilu.

JAKARTA, Investor Daily-Total tagihan listrik pemerintah kepada PT PLN rata-rata mencapai Rp 3,1 triliun per tahun dengan konsumsi listrik sebesar 4,6 miliar kilowatt hour (kWh). Sebanyak Rp 1,6 triliun merupakan tagihan listrik di gedung pemerintah dengan daya listrik di atas 2.200 volt ampere (VA). Sementara itu, Rp 1,3 triliun adalah tagihan listrik untuk penerangan jalan dan Rp 200 miliar untuk tagihan listrik rumah-rumah kecil (dinas).

Ketua Tim Nasional Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Eddie Widiono mengatakan, tagihan-tagihan tersebut tersebar di Pulau Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Tagihan listrik pemerintah di Jawa-Bali mencapai Rp 2 triliun untuk 2,9 miliar Kwh. “Dari jumlah itu, 1,5 miliar Kwh atau Rp1 triliun merupakan listrik untuk gedung pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (1/7). Eddie mengatakan, untuk luar Jawa Bali, tagihan listrik pemerintah mencapai Rp 1,1 triliun untuk daya 1,7 miliar Kwh. Dari jumlah tersebut, 1,1 miliar Kwh atau Rp 600 miliar merupakan listrik untuk gedung pemerintah. Pemerintah menargetkan penghematan energi dari sejumlah gedung perkantoran milik pemerintah hingga 20% atau Rp 300 miliar dari tagihan saat ini. Sebagai langkah awal, Tim Nasional Penghematan Energi dan Air akan fokus pada gedung-gedung pemerintah yang berada di sekitar Jalan Merdeka, Jakarta. Sebanyak 47 gedung di sekitar Monas diwajibkan menghemat energi listrik dan air sejak kemarin. Rencananya, pada Oktober 2008, kewajiban hemat energi tersebut akan diperluas ke seluruh gedung di Tanah Air. “Dari data kami, 60% pemakaian listrik terbesar di gedung-gedung digunakan untuk pendingin udara (air conditioner/AC). Sisanya, 15% untuk pencahayaan, 19% komputer, dan lift di bawah 5%,” jelas Eddie. Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno menambahkan, gedung Departemen ESDM bisa menghemat tagihan listrik hingga 15% dengan program penghematan. “Per 30 Juni, dari kWh yang terkonsumsi 140 ribu kWh turun menjadi 122.300 kWh. Ini di atas perkiraan kami yang hanya menargetkan turun 5%,” jelas dia. (pya)

KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA,JUMAT - MANTAN Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini meninggalkan ball room Hotel Gran Melia Jakarta, Jumat (27/6), dengan mata berkaca-kaca. Kepada wartawan yang mewawancarinya, nada bicara tetap tak berubah, tegas seperti dulu kendati berusaha tegar sebab baru saja diberhentikan dari jabatan. Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), salah satu perusahaan BUMN yang kinerjanya bagus belakangan ini. Dialah Rizal Ramli, salah seorang tokoh nasional yang belakangan ini disorot karena bereaksi keras menolak kenaikan harga BBM. Bahkan selentingan kabar menyebutkan dia disebut-sebut sebagai aktor intelektual dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. "Intervensi Kepentingan Politik, Bukan Soal Kinerja," demikian judul tulisan diatas lima lembar kertas yang dibagikan kepada wartawan usai RUPSLB menanggapi pencopotannya itu.
Seperti apa pandangan atau curhat Rizal Ramli soal pencopotannya itu? Versi dia, apa penyebab pencopotan itu? Berikut beberapa kutipan tulisannya yang diperoleh wartawan. "Dari segi kinerja perusahaan yang semakin membaik dari tahun ke tahun tidak ada alasan sama sekali untuk mengubah susunan Dewan Komisaris maupun Direksi. Satu-satunya alasan penggantian adalah masalah perbedaan pendapat antara kami dengan Pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil disebut sebagai langkah yang tidak searah dengan etika sebagai Komisaris Utama yang potensial berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Jadi tak ada kaitannya dengan kinerja Semen Gresik yang sangat baik. Kami dengan tegas menolak bahwa langkah-langkah yang kami lakukan berupa gerakan moral dan intelektual untuk mencari alternatif kebijakan ekonomi yang lebih prorakyat bertentangan dengan etika sebagai Komisaris Utama.
Tugas Komisaris Utama memberikan arah dan kebijakan strategis Perseroan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan Direksi guna meningkatkan kinerja Perseroan. Dan itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin. Penilaian bahwa langkah kami tidak serah dengan etika sebagai Komisaris Utama hanya merupakan kamuflase dan intervensi politik Pemerintah SBY. BUMN seharusnya steril dari kepentingan politik Pemerintah. BUMN seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan politik penguasa. Pencopotan kami sebagai Komisaris Utama justru merupakan langkah tidak etis dan tidak profesional dari Pemerintah SBY. Kami menjadi korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Kami memang mempunyai pandangan dan penilaian berbeda dengan kebijakan ekonomi Pemerintah. Tapi kebijakan ekonomi alternatif yang sering kami kemukakan semata-mata memperbaiki nasib rakyat yang selama ini terpinggirkan. Kami akan tetap menawarkan Jalan Baru dalam bidang ekonomi karena jalan lama yang ditempuh Pemerintah hingga kini gagal meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat. Kami memang memperjuangkan Jalan Baru yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Jika gerakan intelektual yang kami lakukan direspon secara negatif oleh Pemerintah hal itu menunjukkan Pemerintahan SBY tidak siap beda pendapat alias tidak demokratis.
Tidak ada dampak negatif dari aktivitas kami terhadap PT Semen Gresik. Bahkan sebaliknya tahun 2007 Semen Gresik mencapai kinerja terbaik sepanjang sejarah berdirinya PT Semen Gresik. Karena itu kekhawatiran aktivitas intelektual kami akan mengganggu kinerja PT Semen Gresik sangat berlebihan. Yang jelas pencopotan kami sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik menunjukkan bahwa Pemerintah SBY sama sekali tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Bahkan sebaliknya intervensi kekuasaan secara vulgar telah dilakukan yang justru bisa merugikan BUMN. (Persda Network/aco/had)

Laporan Wartawan Kompas Frans Sarong
HONGKONG, JUMAT - Terobosan efisiensi pada berbagai kegiatan operasional memungkinkan maskapai penerbangan AirAsia memasarkan tiketnya lebih murah dari maskapai penerbangan lainnya. Karenanya AirAsia yang bermarkas di Kuala Lumpur kini dikenal sebagai penerbangan bertarif murah. "Efisiensi yang diterapkan AirAsia telah menyebabkan penghematan hinga harga tiket pun bisa ditekan," kata Mazlan Rasheed, Humas AirAsia Malaysia, setiba di Bandara Internasional Hongkong, Kamis (26/6) siang. Penjelasan senada sebelumnya disampaikan oleh Ryana Yahya Nasution, Humas AirAsia Indonesia, mitra AirAsia Malaysia. Salah satu contohnya adalah tiket AirAsia untuk penerbangan Kuala Lumpur-Hongkong dipasarkan sekitar 100 ringgit Malaysia untuk sekali jalan. Sementara penerbangan lainnya di rute yang sama 130 ringgit Malaysia. Contoh lain untuk rute Jakarta-Denpasar, AirAsia menjual tiketnya Rp 700.000, sementara lainnya Rp 1,2 juta-Rp 1,3 juta sekali jalan.
Mazlan Rasheed dan Ryana mengakui, AirAsia memang secara ketat melakukan sejumlah eifsiensi, di antaranya tidak menyediakan hidangan gratis dalam pesawat. Hidangan yang disediakan malah dijual dengan harga terjangkau. Selain itu, tidak menggunakan tiket, tempat duduk tanpa nomor, dan waktu tinggal landas dipercepat hingga hanya sekitar 25 menit hingga termasuk paling cepat di Asia. Penerbangan Kuala Lumpur-Hongkong adalah layanan rute baru AirAsia. Rute ini sebenarnya sudah dibuka sejak pertengahan Mei lalu, sementara penerbangan hari ini mengajak belasan wartawan dari Malaysia dan Indonesia sebagai pertanda penerbangan rute tersebut secara resmi dibuka untuk umum.
Menariknya, pembukaan penerbangan itu tanpa seremoni. Tim media hanya diantar Mazlan Rasheed dan Ryana. "Ini juga bagian dari kekhasan AirAsia guna menghemat biaya," kata Ryana. Menggunakan pesawat jenis Airbus A320 dan dipiloti Yew Chin Wah, penerbangan AirAsia Kuala Lumpur-Hongkong kemarin mengangkut 168 penumpang dari 180 kursi tersedia. Dengan tambahan rute baru tersebut, AirAsia kini memiliki destinasi yang menyentuh hampir seluruh kota utama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. AirAsia yang mulai operasional sejak sekitar tujuh tahun lalu, saat ini melayani penerbangan melalui 60 rute yang menjangkau 11 negara di kawasan Asia. Selain Malaysia, 10 negara lain yang terjangkau rute AirAsia adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan China termasuk Hongkong.
Khusus untuk kawasan Indonesia, AirAsia Indonesia yang mulai beroperasi per 8 Desember 2004 hingga kini melayani 23 rute penerbangan. Rinciannya, masing-masing delapan rute domestik dan 15 rute lainnya untuk jangkauan internasional dari Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia ke Bangkok dan sejumlah kota di Malaysia. AirAsia Indonesia mengoperasikan 11 armada Boeing 737-300. Hingga akhir tahun 2007, AirAsia Indonesia telah mengangkut 4,3 juta penumpang melalui 23 rutenya tersebut. ANS