TARGET PENGHEMATAN RP 300 MILIAR, Tagihan Listrik Pemerintah Rp 3,1 T
Posted On 02 Juli 2008 at 23.56
JAKARTA, Investor Daily-Total tagihan listrik pemerintah kepada PT PLN rata-rata mencapai Rp 3,1 triliun per tahun dengan konsumsi listrik sebesar 4,6 miliar kilowatt hour (kWh). Sebanyak Rp 1,6 triliun merupakan tagihan listrik di gedung pemerintah dengan daya listrik di atas 2.200 volt ampere (VA). Sementara itu, Rp 1,3 triliun adalah tagihan listrik untuk penerangan jalan dan Rp 200 miliar untuk tagihan listrik rumah-rumah kecil (dinas).
Ketua Tim Nasional Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Eddie Widiono mengatakan, tagihan-tagihan tersebut tersebar di Pulau Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Tagihan listrik pemerintah di Jawa-Bali mencapai Rp 2 triliun untuk 2,9 miliar Kwh. “Dari jumlah itu, 1,5 miliar Kwh atau Rp1 triliun merupakan listrik untuk gedung pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (1/7). Eddie mengatakan, untuk luar Jawa Bali, tagihan listrik pemerintah mencapai Rp 1,1 triliun untuk daya 1,7 miliar Kwh. Dari jumlah tersebut, 1,1 miliar Kwh atau Rp 600 miliar merupakan listrik untuk gedung pemerintah. Pemerintah menargetkan penghematan energi dari sejumlah gedung perkantoran milik pemerintah hingga 20% atau Rp 300 miliar dari tagihan saat ini. Sebagai langkah awal, Tim Nasional Penghematan Energi dan Air akan fokus pada gedung-gedung pemerintah yang berada di sekitar Jalan Merdeka, Jakarta. Sebanyak 47 gedung di sekitar Monas diwajibkan menghemat energi listrik dan air sejak kemarin. Rencananya, pada Oktober 2008, kewajiban hemat energi tersebut akan diperluas ke seluruh gedung di Tanah Air. “Dari data kami, 60% pemakaian listrik terbesar di gedung-gedung digunakan untuk pendingin udara (air conditioner/AC). Sisanya, 15% untuk pencahayaan, 19% komputer, dan lift di bawah 5%,” jelas Eddie. Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno menambahkan, gedung Departemen ESDM bisa menghemat tagihan listrik hingga 15% dengan program penghematan. “Per 30 Juni, dari kWh yang terkonsumsi 140 ribu kWh turun menjadi 122.300 kWh. Ini di atas perkiraan kami yang hanya menargetkan turun 5%,” jelas dia. (pya)
Ketua Tim Nasional Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Eddie Widiono mengatakan, tagihan-tagihan tersebut tersebar di Pulau Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Tagihan listrik pemerintah di Jawa-Bali mencapai Rp 2 triliun untuk 2,9 miliar Kwh. “Dari jumlah itu, 1,5 miliar Kwh atau Rp1 triliun merupakan listrik untuk gedung pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (1/7). Eddie mengatakan, untuk luar Jawa Bali, tagihan listrik pemerintah mencapai Rp 1,1 triliun untuk daya 1,7 miliar Kwh. Dari jumlah tersebut, 1,1 miliar Kwh atau Rp 600 miliar merupakan listrik untuk gedung pemerintah. Pemerintah menargetkan penghematan energi dari sejumlah gedung perkantoran milik pemerintah hingga 20% atau Rp 300 miliar dari tagihan saat ini. Sebagai langkah awal, Tim Nasional Penghematan Energi dan Air akan fokus pada gedung-gedung pemerintah yang berada di sekitar Jalan Merdeka, Jakarta. Sebanyak 47 gedung di sekitar Monas diwajibkan menghemat energi listrik dan air sejak kemarin. Rencananya, pada Oktober 2008, kewajiban hemat energi tersebut akan diperluas ke seluruh gedung di Tanah Air. “Dari data kami, 60% pemakaian listrik terbesar di gedung-gedung digunakan untuk pendingin udara (air conditioner/AC). Sisanya, 15% untuk pencahayaan, 19% komputer, dan lift di bawah 5%,” jelas Eddie. Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno menambahkan, gedung Departemen ESDM bisa menghemat tagihan listrik hingga 15% dengan program penghematan. “Per 30 Juni, dari kWh yang terkonsumsi 140 ribu kWh turun menjadi 122.300 kWh. Ini di atas perkiraan kami yang hanya menargetkan turun 5%,” jelas dia. (pya)
