free your mind

Oleh Novi Lumanauw dan Happy Amanda JAKARTA, Investor Daily-Pemerintah Indonesia memiliki 12 alasan sehingga memilih opsi untuk keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Salah satu alasan terpenting adalah saat ini Indonesia menjadi net importer kendati mengekspor minyak. “Selain itu, saat ini ada politisasi di OPEC,” ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai bersama Wapres M Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (29/5). Purnomo menegaskan, saat ini ada pengelompokan anggota OPEC di kawasan Teluk yang kurang menguntungkan bagi organisasi. Anggota OPEC di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. “Tapi, Iran adalah negara di kawasan Teluk tapi tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi negara-negara kawasan Teluk,” jelas dia. Saat ini pemerintah Indonesia menyiapkan pembahasan dengan OPEC terkait rencana Indonesia untuk keluar dari keanggotan. Sebelumnya, Sekjen OPEC Abdalla Salem Elbadri menyayangkan keputusan Indonesia untuk keluar dari OPEC, apalagi telah menjadi anggota sejak 1962. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, keluarnya Indonesia dari OPEC, dipastikan tidak akan memberi pengaruh terhadap stabilitas APBN dan pasokan minyak OPEC. Pasalnya, hingga saat ini pasar energi dunia berubah dari sisi surplus dan demand. “Kalau dari segi kuantitas dan kemampuan, OPEC itukan sebetulnya quantity produce, memiliki kemampuan untuk memproduksi. Nah, Indonesia hanya memiliki kemampuan kurang dari satu juta barel per hari. Jadi, tidak ada pengaruhnya,” katanya. Selain itu, iuran keanggotaan OPEC juga tidak terlalu besar. Artinya, keluarnya Indonesia dari OPEC tidak akan mengurangi belanja negara secara signifikan. Iuran per tahun OPEC mencapai US$ 2 juta. Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, keluarnya Indonesia dari OPEC akan ditindaklanjuti pemerintah dengan meningkatkan produksi minyak. Sementara itu, Wapres M Jusuf Kalla menargetkan, dalam tempo lima tahun lagi Indonesia ditargetkan bisa menjadi negara pengeskpor minyak kembali. Syaratnya, ladang-ladang minyak bisa dieksplorasi dengan baik dan ada penghematan konsumsi BBM. “Jika konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat, Indonesia akan sulit menjadi negara pengekspor lagi,” ujar Wakil Presiden M Jusuf Kalla kepada wartawan usai menerima Wakil Perdana Menteri Luxemburg Jean Asselbom di Jakarta, Kamis (29/5). Terkait keluarnya Indonesia dari OPEC, Wapres mengatakan, pemerintah ingin mendudukkan persoalan tersebut dengan benar. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak, padahal Indonesia adalah net importer. “Jadi, kalau nanti kita sudah mulai ekspor lagi kita bisa masuk lagi," katanya. Menurut Wapres, Indonesia saat ini mengimpor sekitar 300 ribu barrel per hari (bph). Kendati Indonesia mengekspor minyak, impor minyak Indonesia justru lebih besar. “Nanti orang bisa salah sangka, Indonesia masuk OPEC masak minyaknya mahal,” katanya. (raj/idi/c122/mam/her)