free your mind

JAKARTA, Investor Daily-Pemerintah terus melobi DPR guna memuluskan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi maksimal 30% bulan ini. Kemarin, lima menteri Kabinet Indonesia Bersatu menggelar pertemuan intensif dengan para pimpinan fraksi di DPR. Mereka adalah Menko Perekonomian Boediono, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah. Pertemuan digelar di rumah dinas Sekjen Depkeu Mulia Nasution. Dari 11 fraksi di DPR, hanya fraksi PDIP dan Bintang Pelopor Demokrasi yang absen. “Pemerintah mengundang para pimpinan fraksi di DPR untuk menyosialisasikan rencana kenaikan harga BBM,” tutur sumber Investor Daily usai pertemuan tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Damai Sejahtera Walman Siahaan mengaku ikut dalam pertemuan tersebut. "Kami mengusulkan agar kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus dilakukan sebesar 30%," katanya. Menurut dia, selain menaikkan harga BBM bersubsidi, fraksinya meminta pemerintah menghemat anggaran hingga 30% secara total, misalnya dari pos pembelian mobil dinas serta pemakaian listrik dan energi lainnya di instansi-instansi pemerintah. Walman Siahaan menambahkan, pihaknya juga menyarankan pemerintah tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena kebijakan itu tidak mendidik masyarakat untuk mandiri. “Pemberian BLT sangat tidak efektif karena masyarakat miskin tidak akan menggunakannya untuk kebutuhan pokoknya. Lagipula, pemberian BLT ditujukan untuk konsumsi, padahal seharusnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin,” paparnya. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera Rama Pratama mengungkapkan, dalam pertemuan itu, pihaknya menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Dampaknya akan langsung menyentuh masyarakat miskin,” tuturnya. Menurut dia, seharusnya pemerintah segera menghemat konsumsi BBM bersubsidi di pasar. "Penggunaan smart card seharusnya segera dilaksanakan untuk menjaga persediaan BBM,” ujarnya. Fraksi Keadilan Sejahtera, kata Rama Pratama, belum menentukan sikap menerima atau menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah. "Apalagi pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat,” ujarnya. Dia mengakui, jumlah masyarakat miskin bertambah akibat kenaikan harga BBM. “Besar kemungkinan kasus 2005 terulang lagi. BLT diberikan, namun jumlah masyarakat miskin juga bertambah," paparnya. Menolak Sementara itu, Fraksi PAN menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan, fraksinya mengusulkan sejumlah langkah penyelamatan, di antaranya penghematan belanja negara hingga 20% di seluruh kementerian dan lembaga negara (K/L), baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, termasuk di Istana Negara. Langkah selanjutnya adalah menaikkan pajak progresif terhadap komoditas yang mengalami booming seperti minyak, gas, batubara, tembaga, dan komoditas perkebunan. “Kami juga mengusulkan renegosiasi bunga dan pokok utang luar negeri dan dalam negeri,” paparnya. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengungkapkan, PDIP meminta pemerintah memikirkan ulang rencana kenaikan harga BBM. "Perlu tindakan konkret yang pro-rakyat," katanya Menurut dia, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih lemah akibat kenaikan harga BBM pada 2005. "Karena itu, jangan membuat kesulitan semakin dalam, yang meresahkan rakyat di mana-mana," ucapnya. Dekan FE UI Bambang Brojonegoro memastikan angka pengangguran dan kemiskinan bertambah akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. “Sebetulnya itu bisa diminimalisasi apabila penyaluran subsidinya terarah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan transportasi," tuturnya. Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan, pemerintah akan mengantisipasi secara cermat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap peningkatan angka kemiskinan. “Pemerintah akan mengucurkan BLT yang dikombinasikan dengan pemberian bahan makanan kepada kelompok masyarakat miskin,” katanya. Oleh Raja Hendrik dan Pamudji Slamet