free your mind

JAKARTA, Investor Daily-NURDIN (25), belakanganini kerap uring-uringan. WargaBedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ini tak habis mengerti dengan rencana pemerintah yang bakal menaikkan harga premium dan solar bersubsidi hingga 30%. “Pendapatan saya pasti menyusut,” ujar Nurdin kepada Investor Daily, awal pekan ini. Sehari-hari, ayah seorang putri berusia tiga tahun itu berprofesi sebagai pengojek. Pendapatan Nurdin relatif tidak tentu. Kadang bisa membawa pulang ke rumah Rp 50 bersih per hari. Di lain waktu malah cuma dapat Rp 10 ribu. Karena itu, mendengar kehendak pemerintah yang akan ‘menyeret’ harga BBM bersubsidi ke level yang lebih tinggi, Nurdin dan sekitar 35 rekannya yang biasa ‘mangkal’ di pertigaan Tugu di Jalan Raya Muchtar Sawangan, kurang respek. Menurut Nurdin, kenaikan harga premium Rp 6.000 dari saat ini Rp 4.500 sangat tidak masuk akal. “Setiap kenaikan harga BBM, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya juga naik,” ujar dia. Di sisi lain, menurut Syamsuddin (48), kawan Nurdin yang juga sama-sama berprofesi pengojek, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyulitkan masyarakat bawah seperti dirinya. “Belum juga harga bensin naik, barang-barang sudah pada naik duluan. Pas harga BBM sudah naik, yang lain juga akan nyusul, termasuk tarif angkutan umum,” ujarnya. Syamsuddin dan Nurdin berharap pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan harga bahan bakar tersebut. Nurdin malah menyarankan, kenaikan itu diberlakukan bagi orang-orang kaya pemilik kendaraan lebih dari satu. “Banyak mobil pribadi sekarang kan mengoplos pertamax dengan bensin. Apa pemerintah tidak kepikiran kalau, misalnya, harga premium atau solar itu berlaku bagi pemilik mobil pribadi,” ujar Nurdin dalam kalimat retoris. Sebagai representasi wong cilik, boleh jadi pernyataan Nurdin betul. Andaikan saja kenaikan harga premium dan solar itu diberlakukan secara terbatas, yaitu hanya bagi pemilik mobil pribadi, mungkin beban hidup masyarakat kelompok marginal dapat diminimalisasi. Apalagi, selama ini, BBM bersubsidi telah salah peruntukan. Sejatinya, pemilik mobil pribadi tidak memperoleh BBM bersubsidi. Tapi, praktinya, justru mereka yang berasal dari kelompok menengah ke atas inilah yang jelas-jelas mengambil keuntungan dari ketidakmampuan pemerintah mengawasi peruntukan BBM bersubsidi. Data yang diolah dari Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, hingga Kuartal I 2008 2008 jumlah kendaraan mencapai 57,4 juta. Ini terdiri atas 8,25 juta unit mobil, 7,9 juta bus dan truk, serta 41,22 juta sepeda motor. Taruhlah dari 8,25 juta mobil itu sekitar 2/3-nya atau sekitar 5,5 juta unit adalah mobil pribadi berpelat hitam. Demikian pun dengan bus serta truk. Dari 7,9 juta unit kendaraan kategori ini, ambil saja misalnya sedikitnya 250 ribu unit bus berpelat hitam. Itu berarti ada 5,5 juta mobil pribadi dan 250 ribu bus atau sekitar 5,75 juta kendaraan roda empat berpelat hitam yang amat pantas menerima premium dan solar bersubsidi dengan tarif baru. Andaikan kenaikan harga itu berlaku bagi pemilik kendaraan roda dua berpelat hitam saja, kenaikannya bahkan bisa lebih besar dari 30%. Sangat wajar pula bila harga baru premium bagi pemilik kendaraan jenis ini mencapai Rp 7.000 per liter dan Rp 6.500 untuk solar. Tarif ini sangat wajar bagi mereka yang berasal dari kelompok yang berkecukupan, apalagi tidak sedikit dari kelompok sosial ini memiliki kendaraan lebih dari satu. Bayangkan, berapa besar perolehan fulus yang didapat dari kenaikan harga premium/solar bersubsidi untuk kategori kendaraan ini? Anda Tinggal kalikan saja. Lalu, bagaimana halnya dengan pemilik kendaraan di luar itu? Angkutan umum pelat kuningan dan truk serta sepeda motor? Inilah yang sebetulnya kendaraan yang layak mendapat subsidi. Angkutan umum amat patut menerima harga premium/solar bersubsidi, karena demi kepentingan publik. Truk juga pantas memperoleh BBM bersubsidi karena sama-sama menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal serupa juga bisa saja diterapkan bagi sepeda motor. Bisa saja kendaraan roda dua menerima tarif premium seperti saat ini. Alasannya, sebagian besar pemilik kendaraan ini adalah dari masyarakat golongan menengah ke bawah. Pembatasan Konsumsi Kendati mobil dan bus/truk serta sepeda motor mendapat ‘keistimewaan’ untuk menerima tarif BBM bersubsidi seperti saat ini, sejatinya terhadap kendaraan jenis tersebut pun diberlakukan pembatasan. Model kartu pintar (smart card) seperti di sejumlah negara bisa dilakukan. Katakanlah, untuk roda empat jenis ini mendapat pembatasan konsumsi premium dengan harga subsidi dengan jatah 15 liter per hari untuk mobil dan 30 liter bus dan truk per hari. Sementara itu, sepeda motor mendapat jatah ‘hanya’ dua liter per hari. Selebihnya, dibeli dengan harga keekonomian (pasar). Iran adalah contoh yang tepat negara yang bisa menerapkan smart card. Sama seperti Indonesia, Iran terkendala dengan harga minyak dunia yang terus membubung. Segala solusi ditempuh pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, termasuk dengan program pembatasan konsumsi BBM melalui smart card. Perlahan namun pasti, berbagai kendala telah dilalui sampai akhirnya Iran berhasil menekan konsumsi BBM. Walau menjadi salah satu produsen minyak utama di dunia, permintaan domestik yang meningkat tajam dan persediaan yang tidak mencukupi membuat negara Mullah tersebut harus mengimpor 40% kebutuhan BBM. Populasi Iran yang meningkat dari 40 juta menjadi 68 juta orang sejak 1980 menyebabkan tingkat konsumsi BBM meningkat 13%. Penyulingan di negara tersebut tidak bisa memenuhi permintaan warga Iran yang semakin tinggi. Jumlah produksi minyak yang dihasilkan Iran per hari adalah 10,5 juta galon, sedangkan permintaan warga Iran mencapai 18,5 juta galon per hari. Untuk melaksanakannya, Ahmadinejad membuat tim khusus yang mengeluarkan empat program. Pertama, mengonversi penggunaan bensin dengan bahan bakar gas. Program ini akan dijalankan selama lima tahun dengan target 1,2 juta mobil per tahunnya. Kedua, memusnahkan mobil-mobil yang sudah sangat tua. Program ini akan dijalankan hingga 2010 dengan target 1,2 juta mobil tua yang dimusnahkan per tahun. Ketiga, per Juni 2007, mobil yang baru diproduksi harus langsung memakai bahan bakar gas. Keempat, dalam waktu lima tahun, 10.000 pom bensin Iran hanya menyediakan bahan bakar gas. Untuk melancarkan konversi tersebut, pemerintah Iran harus membatasi penggunaan bensin. Pembatasan ini mulai dilaksanakan 27 Juni 2007, dan dirancang untuk dilaksanakan selama empat bulan pertama. Sistem pembatasan ini hanya mengizinkan pengemudi mobil pribadi untuk menggunakan 100 liter (26 galon) bensin per bulannya dengan harga yang telah disubsidi.Taksi diizinkan menggunakan 800 liter (211 galon) bensin per bulan. Warga Iran harus memakai smart card untuk membeli bensin yang telah dijatah tersebut. Program ini disampaikan hanya dua jam sebelum waktu pemberlakuannya.Pemerintah menyatakan bahwa penggunaan kartu ini akan mengurangi risiko penyelundupan bensin di masyarakat. Tetapi warga mengeluh karena jatah mereka terlalu sedikit dan tidak semua orang mendapatkan kartu. Kebijakan pemerintah Iran ini sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Malam itu juga, setelah kebijakan tersebut diterapkan, warga Iran bereaksi dengan membakar setidaknya 12 pompa bensin,menjarah bank, dan supermarket. Walau diwarnai kerusuhan, program tersebut tetap dijalankan. Lama-kelamaan, warga pun menerima penjatahan tersebut. Dengan cara inilah Iran berhasil membatasi impor minyak. Saat ini Iran telah mengurangi impor minyak hingga lebih dari setengahnya, menjadi 94.000 barel per hari dari 223.000 barel. Pembatasan penggunaan BBM ini juga mengurangi penyelundupan ke negeri jiran. Selain itu, permintaan domestik terhadap BBM menurun 10%. Keberhasilan menekan konsumsi BBM di dalam negeri membuat Iran berpeluang untuk menghentikan impor pada 2012, bahkan bisa mengekspor minyak ke negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? (dudi rahman)