free your mind

JAKARTA(SINDO) – Menko Perekonomian Boediono layak dicalonkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Selain sudah dikenal di dalam dan luar negeri, figur Boediono dinilai memiliki pengalaman luas di bidang ekonomi. Analis Perbankan dan Pasar Modal Mirza Adityaswara mengatakan,figur baru calon Gubernur BI memang harus yang sudah teruji kemampuan dan integritasnya di tingkat nasional dan internasional. ”Figur seperti itu tidak banyak saat ini. Salah satunya ya Pak Boediono,” ujarnya kemarin di Jakarta. Dia mengatakan, aspek integritas sangat penting karena BI tidak hanya mengurusi masalah moneter, melainkan juga mengawasi perbankan. Menurutnya, calon Gubernur BI harus bersih dari tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta sanggup untuk menjadi tokoh reformis di bank sentral. ”BI kan menilai suatu bank layak diteruskan atau tidak. Jadi, faktor integritas penting,” katanya. Di tempat terpisah, ekonom Cides Umar Juoro mengatakan, calon Gubernur BI harus memahami kebijakan moneter, memiliki integritas tinggi, serta berpengalaman. Menurutnya,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu mempertimbangkan asal calon dari kalangan eksternal maupun internal. ”Tidak perlu ada dikotomi internaldaneksternal,” ujarnya. Mirza menambahkan, untuk mencegah agar calon baru yang diajukan tidak kembali ditolak DPR, pemerintah harus melakukan komunikasi politik. Langkah tersebut diperlukan agar masalah pemilihan Gubernur BI ini tidak berlarut-larut. ”Faktanya, DPR sangat menentukan dalam pemilihan ini.Karena itu, pemerintah mesti melakukan komunikasi politik agar tidak terjadi kebuntuan,”katanya. Sementara itu,Ketua DPR Agung Laksono berharap balasan DPR atas surat Presiden bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengajukan calon baru. Sebab, surat balasan DPR dilengkapi data mengenai risalah persidangan Komisi XI dan hal-hal lain terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI. ”Presiden tentu perlu referensi. Mudah-mudahan yang dilampirkan bisa jadi referensi,” ujar Agung di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dari surat dan lampiran tersebut, kata Agung, akan diketahui dasar-dasar apa yang dilakukan Komisi XI sehingga kemudian muncul dua pilihan anggota, yaitu menerima dan menolak.Juga ada pandangan dari para pakar yang dimintai pendapat komisi mengenai calon Gubernur BI. Untuk alasan penolakan, Agung mengatakan hal itu tidak dijelaskan. ”Ini kan terkait tiap anggota, susah mengetahui pilihan anggota,”tuturnya. Mengenai perlu tidaknya rapat konsultasi DPR dan Presiden terkait masalah itu, Agung mengatakan belum diperlukan.Menurutnya,memang sempat ada usulan dari pihaknya untuk diadakan rapat konsultasi.Namun saat ini dirasa belum diperlukan. Agung mengatakan, surat dari DPR akan dikirim hari ini. ”Mudah-mudahan besok (hari ini sampai), kemarin (Selasa) sore sudah saya tanda tangani,”ungkapnya. (tomi sujatmiko/ dian widiyanarko)