free your mind

Yogyakarta, (ANTARA News) - Pemerintah tidak perlu menaikkan harga Bahan Bakar MInyak (BBM) sebagai solusi terbaik untuk mengatasi beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata pengamat ekonomi Kwik Kian Gie. Saat ini yang terpenting yakni memikirkan rakyat yang mulai kelaparan, katanya kepada wartawan setelah menjadi pembicara pada Sarasehan Kebangsaan memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional di Yogyakarta, Kamis. "Apabila pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM, ini merupakan salah satu solusi erbaik untuk mengatasi kemiskinan," kata mantan kepala Bappenas ini. Menurut dia, logikanya minyak mentah yang ada di perut bumi Indonesia adalah milik seluruh rakyat di negeri ini. "Sehingga, semestinya bisa dinikmati seluruh rakyat dengan harga murah," katanya. Kata Kwik, untuk menyedot minyak mentah dari perut bumi dan kemudian diolah menjadi premium hingga sampai ke pompa bensin memang memerlukan biaya tinggi. "Tetapi semua itu masih memberikan keuntungan bagi negara," katanya. Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, ia menilai kebijakan itu akan sulit dilaksanakan terutama saat melakukan pendataan calon penerima BLT, dan bahkan bisa tidak tepat sasaran. "Saya memperkirakan pendataan calon penerima BLT akan kacau, dan hasil pendataan acak-acakkan. Saya pernah mengalami kegagalan dalam menangani program tersebut," katanya. Ketika ditanya tentang rencana pemerintah menjual BUMN yaitu PT Krakatau Steel, Kwik mengatakan kebijakan itu merupakan keputusan yang hanya didasari ideologi semata. Kata dia, dulu pemerintah memang berencana menggabungkan antara PT Krakatau Steel, Pindad, PTDI dan PT Pulp untuk mendanai pengadaan senjata militer Indonesia. "Rencana penjualan sejumlah BUMN waktu itu bukan karena pemerintah kekurangan dana, tetapi karena kepentingan ideologi. Pada saat itu ada yang beranggapan dan mengatakan pemerintah tidak boleh memiliki perusahaan, karena dampaknya kurang baik," katanya. (*)