free your mind

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, menilai terjadinya defisit anggaran di Bank Indonesia pada tahun 2007 antara lain karena adanya inefisiensi. Biaya operasional di bank sentral dinilai sangat tinggi. ”Termasuk di dalamnya adalah standar penggajian dan uang komisi program yang dilegalkan. Oleh karena itu, Badan Supervisi BI harus segera menyampaikan telaahnya yang terbaru mengenai anggaran BI kepada Komisi XI sehingga kami (DPR) dapat melakukan pemangkasan pos-pos anggaran yang berlebihan,” ujar Dradjad yang diminta komentarnya, Selasa (20/5), berkaitan dengan laporan keuangan BI. Sehari sebelumnya, Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan Ardhayadi mengumumkan neraca keuangan BI per 31 Desember 2007 dan 2006. Pada tahun 2007, neraca keuangan BI defisit sebesar Rp 1,42 triliun. Padahal, pada tahun 2006 neraca keuangan BI mengalami surplus Rp 31 triliun. Menurut Ardhayadi, meski laporan keuangan BI tahun lalu defisit, tidak berarti kredibilitas BI merosot. ”Bank sentral memang tidak seperti perusahaan yang selalu berorientasi pada keuntungan,” ujarnya. Penggunaan anggaran BI tahun 2007, Budi Mulya menambahkan, hampir 80 persen dipakai untuk pembiayaan keperluan pengendalian moneter. Hal itu dilakukan karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, tugas utama bank sentral adalah menjaga kestabilan mata uang rupiah. Apakah BI akan melakukan secara at all cost untuk menjaga agar rupiah stabil, tanya pers. ”Kita melakukan stabilisasi rupiah secara terukur tetapi efektif,” ujar Ardhayadi diplomatis. Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah Rp 9.419 per dollar AS dan Rp 9.020 per dollar AS. Gerakan penghematan Jumlah penerimaan BI tahun 2007 sebesar Rp 29,03 triliun atau turun dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp 31,03 triliun. Adapun biaya untuk pengendalian moneter pada tahun 2007 sebesar Rp 25,03 triliun. Pada tahun 2006, keuangan BI mengalami surplus karena, kata Ardhayadi, adanya penerimaan luar biasa yang mencapai Rp 37,93 triliun. ”Uang itu berasal dari restrukturisasi Surat Utang Pemerintah (SUP) 002 dan SUP 004. Itu merupakan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 18 April 2006,” ungkap Ardhayadi. Meski mengalami defisit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan BI itu. Menurut Dradjad, pihaknya akan segera meminta kepada pimpinan Komisi XI untuk mengevaluasi realisasi Anggaran Tahunan BI 2007 dan Anggaran Tahunan BI kuartal 1-2008. ”Pemotongan Anggaran Tahunan BI Tahun 2009 tampaknya tidak bisa lagi dihindarkan agar BI menjadi bagian aktif dari gerakan penghematan nasional,” ujar Dradjad. Faktor penyebab terjadinya defisit keuangan BI antara lain juga karena meningkatnya pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai akibat dari kenaikan penempatan dana masyarakat di SBI. Pada neraca keuangan BI, jumlah kewajiban BI untuk pembayaran bunga SBI tahun lalu sebesar Rp 25 triliun, sedangkan tahun 2006 sebesar Rp 20 triliun. Menurut Ardhayadi, modal BI saat ini Rp 7,6 triliun atau masih di atas modal minimum yang dipersyaratkan dalam UU BI sebesar Rp 2 triliun.